fokal.id – Visi Dr. Ir. H. Supandi Syarwan, M.M sebagai praktisi dan pengamat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sangat menekankan pentingnya penerapan K3 tidak sekadar sebagai kewajiban administratif atau pemenuhan regulasi, melainkan sebagai perwujudan dari filosofi K3 itu sendiri, melindungi harkat dan martabat manusia dalam lingkugan kerja.
Dalam perbincangan dengan Majalah FOKAL, dia menuturkan bahwa baginya K3 bukan hanya alat teknis, tetapi manifestasi nilai kemanusiaan, etika kerja, dan tanggung jawab moral perusahaan terhadap pekerjanya. Oleh karena itu, penerapan K3 yang baik dan benar harus dimulai dari kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan mulai ari pimpinan hingga pekerja di lini terdepan, bahwa setiap nyawa dan Kesehatan pekerja adalah prioritas utama.
Menurut Supandi, K3 seharusnya menjadi budaya yang hidup, bukan sekadar program. Hal ini hanya dapat terwujud bila ada komunikasi holistik, partisipatif, dan inklusif yang menyatukan semua unsur dalam organisasi. Dia percaya bahwa filosofi K3 terletak pada keseimbangan antara perlindungan dan produktivitas, antara pencegahan risiko dan keberlanjutan usaha. Karena itu, peneerapan K3 harus diintegrasikan dalam strategi organisasi, sistem manajemen mutu serta pembinaan karakter pekerja yang sadar dan peduli terhadap keselamatan dirinya maupun rekan kerjanya.
Supandi juga berpendapat bahwa keberhasilan penerapan K3 akan berkelanjutan jika didukung oleh kepemimpinan yang berintegritas, sisstem pengawasan yang transparan, serta pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Visi ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, di mana keadilan sosial, kemanusiaan, dan gotong royong menjadi landasan kokoh untuk membangun lingkungan kerja yang aman, sehat, dan beradab.
Dengan demikian, Supandi menempatkan K3 bukan hanya sebagai alat perlindungan teknis, tetapi sebagai cerminan peradaban suatu bangsa dalam menghargai manusia serta pekerja sebagai aset paling berharga.
Budaya K3 Bertaut Erat Budaya Maintenance
Dalam pandangan Supandi, budaya K3 sangat bertaut erat dengan budaya maintenance. Pemeliharaan, perawatan, dan pengawasan merupakan bagian dari upaya preventif, supaya tidak terjadi hambatan, tidak terjadi kecelakaan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan bersama.
“Mindset (pola pikir) harus diubah, dari kuratif menjadi preventif. Kita biasa bergerak atau tergerak ketika peristiwa sudah terjadi, ketika korban sudah berjatuhan, ketika isak tangis sudah membahana di mana-mana. Tetapi mengubah mindset bukan perkara mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Perlu upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak dan dilakukan secara terus menerus (kontinyu) dan berkesinambungan,” tutur pria yang sempat mengenyam pendidikan Mechanical Engineering di Nagoya University ini.
Selain itu, menurutnya, K3 menyangkut aturan. Bicara soal aturan, masyarakat Indonesia punya penilaian yang dinilai Supandi aneh. Aturan menjadi sesuatu yang ditakuti sehingga orang-orang berusaha untuk mematuhinya. Tapi sekadar memenuhi aturan (compliance) sehingga ada sikap kepura-puraan, kepalsuan. Sikap ini justru akan menjadi awal dari segala bentuk pelanggaran aturan sekaligus membuka pintu bagi kedatangan malapetaka.
Aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kemudian juga menjadi beban. Padahal aturan dan SOP dibuat untuk membereskan atau menyelesaikan ketidakteraturan. Aturan bukan untuk ditakuti dan dijadikan beban tetapi dijadikan keyakinan bahwa dengan aturan, bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik sehingga kita bisa terhindar dari segala hal yang tidak diharapkan.
“Di sisi lain, aturan juga mesti dibuat sehingga mudah dimengerti dan dipahami sehingga aturan bisa dilaksanakan setiap orang dengan perasaan senang (happy). Aturan harus dibuat dan disusun untuk memberikan kesadaran sehingga orang yang melaksanakan aturan akan dengan penuh kesadaran menjalankan dan mematuhinya,” ujarnya.
Tak lupa, dia menyoroti perlunya melakukan pembaruan atau merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Indonesia. Undang-undang ini perlu penyesuaian untuk mengikuti perkembangan zaman.
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) telah menggelar Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dengan Indonesia Network of Occupational Safety and Health Professional (INOSHPRO) di Gedung DPR RI beberapa Waktu lalu.
INOSHPRO dipimpin Prof. Tan Malaka didampingi para pengurus lainnya yakni Dr. Supandi Syarwan M.M, Ir. Satrio Pratomo, Dr Sudi Astono, Soehatman Ramli, Dr. Rudiyanto, Prof. Fatma Lestari, dan Dr. Isradi
Rapat ini membahas rencana revisi (perubahan) Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1970. “Di tahun 1970, belum ada mesin-mesin besar dengan teknologi yang kian canggih seperti saat ini. Contohnya, mesin-mesin smelter yang ada di berbagai pabrik peleburan.”
“Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, perlu ada penyesuaian dalam perundang-undangan kita saat ini terkait keselamatan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini perlu penyesuaian untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada saat ini.”
“K3 juga bukan alat pelengkap (supporting), yang hanya dibutuhkan ketika terjadi insiden dan kecelakaan. K3 adalah urusan dan tanggung jawab kita semua. Baik di perusahaan maupun dalam lingkungan sosial kemasyarakatan hingga di lingkungan rumah,” pungkas Supandi.
Sebelum mengkahiri perbincangan, dia menyampaikan kesan dan pesannya pada Majalah FOKAL. “Saya baru pertama kali melihat Majalah FOKAL tadi juga saya mau bertanya tapi sudah dijawab. FOKAL itu Forum Komunikasi Alumni Luar Negeri. Saya rasa ini suatu ide yang bagus karena bagaimana menjadikan alumni-alumni luar negeri bisa bersatu dengan alumni dalam negeri untuk kepentingan bangsa.”
“Jangan merasa bahwa misalkan mungkin ada orang-orang yang merasa, saya lulusan Harvard atau saya lulusan MIT bukan itu, tapi sejauh mana ilmu yang dimilikinya bisa diterapkan di dalam negeri. Contohnya India banyak menyekolahkan para pemudanya ke Amerika Serikat (AS) atau Inggris untuk digunakan untuk dalam negeri. Hal yang sama juga dilakukan China dan saat para pemuda terpelajar mereka kembali maka ilmu yang mereka peroleh dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemajuan bangsa.”
“Setelah selesai berperang dengan AS, banyak orang Vietnam juga bersekolah ke sana dan dimanfaatkan secara optimal. Saya tidak tahu kalau di sini apakah pemanfaatannya seperti itu, saya yakin sekarang banyak sekali pejabat-pejabat lulusan luar negeri tetapi tidak berarti dalam negeri itu jelek.”
“Di samping keilmuan, akal budi itu juga penting untuk kehidupan. Sesuai dengan nama tentunya, FOKAL harus punya kedekatan dengan masing-masing alumni luar negeri yang banyak di Indonesia. Sekarang alumni China dan India sudah banyak. Tapi kalau dulu kebanyakan orang Indonesia yang kuliah di luar negeri kebanyakan di negara-negara Amerika Serikat dan Eropa.”
“Semoga FOKAL lebih baik dan bisa bangkit di tahun 2025. Tolong juga Majalah FOKAL itu mengulas isu-isu yang up to date. Kalau bisa alumni-alumni per negara itu yang punya aktivitas diliput sehingga mereka termotivasi untuk menggelar suatu kegiatan,” harap Supandi.
Budaya K3 dan Masalah Sampah Sisa Makanan di Tanah Air
Supandi berpandangan, budaya keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) itu luas. Bahkan K3 ikut menyentuh masalah sampah yang saat ini menjadi masalah lingkungan akut yang belum terpecahkan di Indonesia.
Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup jumlah timbunan sampah di Indonesia sebanyak 69,9 juta ton per tahun, maka jumlah sampah makanan sebesar 28,6 juta ton per tahun.
Bahkan, Indonesia dijuluki sebagai negara penghasil sampah sisa makanan terbesar kedua di dunia. Sumber sampah sebagian besar berasal dari rumah tangga (35,26 persen). Penyumbang sampah terbesar kedua adalah pasar (27,79 persen).
Food waste telah menjadi krisis global yang harus segera ditekan. Krisis pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia harusnya bisa teratasi apabila food waste bisa diminimasi. Total sampah dari food waste padahal sejatinya dapat digunakan untuk menghidupi orang lain yang lebih membutuhkan.
Sampah makanan bukan hanya memperburuk krisis pangan, namun juga berkontribusi terhadap pemanasan global. Sampah makanan yang terbuang tidak dapat diolah karena mengandung zat yang berbahaya bagi lingkungan.
Food waste, terutama yang disebabkan oleh penyajian yang berlebih dan kebudayaan menyisakan makanan atau left over, harus segera dihilangkan.
Beberapa negara memang mendorong untuk menyisakan makanan yang tidak habis, yang justru berakhir di tempat pembuangan sampah. Manajemen yang baik harus diterapkan agar makanan dalam jumlah berlebih tidak diproduksi dan dibuang sia-sia begitu saja.
Mengurangi food waste harus diawali dari diri sendiri. Pola pikir yang selalu ingin membeli makanan secara berlebihan harus dihapus. “Dalam budaya K3, masyarakat mampu mengenali atau mengetahui, memahami, dan taraf tertingginya, mereka mampu memaknai,” tuturnya.
Dia berpandangan, hidup dalam kecukupan, terutama berkaitan dengan makanan, bukan berarti pelit. Itu artinya, mereka sadar bahwa makanan yang dibeli memang yang sanggup dan akan dihabiskan, sehingga tidak ada yang berakhir di tempat sampah.
“Budaya K3 dalam mengentaskan sampah sisa makanan ini adalah mengubah mindset masyarakat agar mereka terbiasa mengambil makanan sesuai kebutuhan, jangan berlebihan,” kata Supandi.
Namun, untuk masyarakat Indonesia, mengubah mindset ini perlu waktu, sosialisasi berkesinambungan, dan dibarengi penegakan hukum yang tegas.
Rubrik: Cover Story
Penulis: Abhyudaya Wisesa
