Jakarta, fokal.id — Asosiasi Teknologi Ritel Indonesia (ATRI) resmi menandai babak baru kelembagaannya melalui penyelenggaraan Musyawarah Nasional (MUNAS) I bertema “Satu Arah untuk Indonesia Hebat”, yang berlangsung di SMESCO Startup Hub, Jakarta Selatan.
MUNAS I menjadi forum tata kelola tertinggi ATRI yang menetapkan susunan Pengurusperiode 2026–2031, mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta merumuskan Program Kerja dan Rencana Strategis organisasi ke depan.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan anggota, calon anggota, mitra keuangan, mitra asosiasi, regulator, serta media nasional terpilih, dan ditutup dengan penandatanganan DeklarasiBersama sebagai tonggak sejarah pendirian formal ATRI.
ATRI hadir sebagai badan tata kelola industri yang bersifat non-komersial dan independen, menaungi pelaku teknologi ritel dan penyedia sistem Point of Sales (POS) di Indonesia.
Asosiasi ini diposisikan sebagai infrastruktur netral yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan ekosistem, mulai dari penyedia platform, mitra keuangan, regulator pemerintah, hingga lembaga akademik, tanpa berperan sebagai pesaing bagi para anggotanya sendiri. Penyelenggaraan MUNAS I turut mendapat dukungan dari pemerintah, ditandai denganhadirnya perwakilan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian UMKM yang memberikan sambutan dalam forum tersebut — mencerminkan penguatan posisi ATRI sebagai mitra dialog kebijakan yang kredibel bagi pemerintah dalam pengembangan ekosistem UMKM dan ekonomi digital nasional.
Melalui MUNAS I, ATRI menetapkan susunan kepengurusan pertamanya, dengan Novendy sebagai Ketua Umum, Audia Rizal Harahap sebagai Wakil Ketua Umum, dan MohammadNovan Adrian sebagai Ketua Dewan Pengawas, didampingi oleh jajaran Dewan Pembina dan Pengurus Harian yang mewakili mandat kolektif seluruh anggota.Saat ini ATRI secara kolektif merepresentasikan lebih dari 450.000 merchant di seluruh Indonesia. Para anggota berperan sebagai penjaga mandat organisasi dan pengawas tata kelola, dengan peran yang bersifat non-komersial dan tidak mencerminkan kepentingan bisnis masing-masing perusahaan.
“ATRI hadir bukan sebagai pelaku bisnis, melainkan sebagai infrastruktur tata kelola industri teknologi ritel Indonesia. Melalui MUNAS I ini, kami menegaskan legitimasi kelembagaan ATRI dan komitmen kami untuk membangun standar, kepercayaan, serta kolaborasi jangka panjang yang selaras dengan kepentingan nasional,” ujar Novendy, Ketua Umum ATRI.
Ke depan, ATRI akan memprioritaskan penyusunan prinsip dan standar industri, penjajakan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pelaksanaan dialog kebijakan yang terstruktur dengan kementerian dan lembaga terkait. ATRI diposisikan sebagai mitra dialog dan referensi industri dalam perumusan kebijakan terkait teknologi ritel dan digitalisasi UMKM bersama Pemerintah Indonesia, dengan kemitraan yang bersifat non-mengikat dan tidakmencakup implementasi program operasional.
